Manifesto Kemerdekaan Pers dan Video Porno Metro TV

Di tengah wacana soal infotainment, muncul manifesto Kemerdekaan Pers 2010 yang dibuat PWI. Dalam siaran pers No. : 919/PWI-P/LXIV/2010 tertanggal 19 Juli 2010, 50 nama wartawan tercantum sebagai penandatangan manifesto itu.

Menurut mereka, kebebasan dan kemerdekaan pers sedang terancam, setelah KPI memberi sanksi pada Metro TV (atas tayangan video porno yang tidak dikaburkan visualnya).

Padahal sudah jelas, bahwa munculnya video porno di layar TV sebuah pelanggaran UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya menghukum Metro TV dengan penghentian Headline News pagi selama sepekan, dan permintaan maaf pada publik. Padahal, bisa saja Metro TV dijerat UU Pornografi, karena menyebarkan video cabul.

———

No. : 919/PWI-P/LXIV/2010
Jakarta, 19 Juli 2010
Hal : Siaran Pers

Kepada yth,
Pemimpin Redaksi Media Massa
Di
Tempat

Manifesto Kemerdekaan Pers

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan penyiaran Headline News Metro TV selama tujuh hari dan mengharuskan Metro TV menyampaikan permohonan maaf, tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut, kami para praktisi media pers dan penyiaran menyatakan keprihatinan.

Kami sependapat bahwa tayangan tersebut melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun KPI tidak memiliki wewenang mengambil tindakan tersebut, yang dapat berakibat melanggar UU Pers No 40/1999 dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers yang merupakan hak asasi manusian dan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pernyataan keprihatinan tersebut kami tuangkan dalam “Manifesto Kemerdekaan Pers 2010” yang kami lampirkan dalam pengantar ini.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

Persatuan Wartawan Indonesia
Pengurus Pusat

dto                                                                               dto

Hendry CH Bangun                                   Marah Sakti Siregar
Sekretaris Jenderal                                Ketua Bidang Pendidikan

Manifesto Kemerdekaan Pers 2010

Sehubungan dengan beberapa keterangan dan tindakan terkait masalah pelaksanaan tugas –tugas jurnalistik oleh insan pers nasional akhir-akhir ini, kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan :

1. Kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia dan hak asasi warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Kemerdekaan pers adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan buah reformasi sekaligus merupakan dasar-dasar demokrasi. Oleh karena itu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan penyensoran,pemberdelan dan penghentian penyiaran,oleh siapapun juga. Semua ini adalah prinsip-prinsip dasar bahkan titah konstitusi yang wajib menjadi panduan pikiran, sikap dan perbuatan segenap insan pers nasional dan seluruh masyrakat Indonesia pendukung kemerdekaan pers.

2. Kami mengingatkan bahwa pengertian pers tidak hanya media cetak saja, tetapi juga mencakup berita di media elektronik seperti televisi, radio dan saluran lain yang tersedia. Maka dengan demikian karya jurnalistik, termasuk jurnalistik televisi, tidak boleh dibredel,disensor maupun dihentikan penyiarannya.

3. Kami menyadari dalam pelaksanaan peranan dan tugasnya masih banyak pers yang belum sepenuhnya profesional dan tunduk kepada kode etik jurnalistik, sehingga kerap mengabaikan kepentingan publik dan moral agama. Kami menyetujui penting dan perlunya tindakan nyata untuk meningkatkan profesionalisme pers nasional dengan meningkatkan penaatan Kode Etik Jurnalistik. Namun demikian, Namun demikian, kami menegaskan terhadap berbagai sikap tidak profesional, pornografi, dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus dikenakan sanksi berdasarkan UU ntentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan tidak dengan cara memberangus kemerdekaan pers.

4. Oleh sebab itu, kami menyatakan protes keras serta mengecam tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah menghentikan penyiaran Headline News pukul 05.00 WIB Metro TV selama tujuh hari dan mengharuskan Metro TV menyampaikan permohonan maaf, tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Tindakan tersebut kami nilai sebagai perampasan kemerdekaan pers dan merupakan emberional untuk mengekang kemerdekaan pers pada masa yang akan datang. Kami juga menilai tindakan KPI telah menodai citra pemerintahan di bawah Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang telah berkali kali menjamin tidak akan membenarkan adanya pembatasan terhadap kemerdekaan pers.

5. Mendesak Dewan Pers agar tetap melaksanakan fungsinya menjaga dan melindungi kemerdekaan pers sesuai dengan amanah UU tentang Pers.

Jakarta, 17 Juli 2010

Yang menandatangani :

1. Achmad Mukhlish Yusuf
2. Alex Kumara
3. Andrie Djarot
4. Ashadi Siregar
5. Asro Kamal Rokan
6. Atal S Depari
7. August Parengkuan
8. Baidhowi Adnan
9. Banjar Chaeruddin
10. Danie Soe’oed
11. Don Bosco Salamun
12. Encub Soebekti
13. Farid Ridwan Iskandar
14. Gilang Iskandar
15. H. Ilham Bintang
16. H.G. Rusdy Effendi AR
17. H.M. Alwi Hamu
18. Hans Miller Banurea
19. Hasan Aspahani
20. Hendry Ch Bangun
21. Indrawadi Tamin
22. Irawaty Nasution
23. Ishadi SK
24. Izhary Agus Jaya
25. Kahfi Kurnia
26. Kamsul Hasan
27. Karim Paputungan
28. Khartadi
29. M Noeh Hatumena
30. M Soleh Thamrin
31. Marah Sakti Siregar
32. Margiono
33. Martin Selamet Susanto
34. Priyambodo RH
35. Rahman Arge
36. Ratna Susilowati
37. Rita Sri Hastuti
38. Roy Tindage
39. S.L. Batubara
40. Sabam Siagian
41. Saiful Hadi
42. Sofjan Lubis
43. Syamsuddin Ch Haesy
44. Tarman Azzam
45. Teddy Kharsadi
46. Tjipta Lesmana
47. Tribuana Said
48. Wikrama Abidin
49. Wina Armada
50. Zulkarimein Nasution

3 thoughts on “Manifesto Kemerdekaan Pers dan Video Porno Metro TV

  1. Tak cuma masalah ketidak netralan tetapi hangat-hangat tai ayam. Kadang seolah-olah membela rakyat dan seolah-olah akan mengajak menjatuhkan rezim saat ini, tapi ternyata tidak juga. Jadi tv-tv itu tidak jelas membela kejuangan rakyat tetapi cari untung belaka. Maklum di balik itu adalah orang “kulit putih”, dengan kuli-kuli kaum intelektual kita yang susah hidup dan akhirnya terbeli dengan beberapa juta rupiah, dan tidak punya nyali dalam mengungkap kebenaran, malas, dan tidak jelas. Kalau kebakaran tangki Pertamina Cilacap jelas bukan pengalihan isu, tapi kecerobohan. Tapi kalau berbagai berita mulai sidang pengadilan fitnah teroris terhadap tersangka teroris ustaz Abu Bakar Ba’asyir, bom-bom buku, perebutan ketua PSSI yang dibesar-besarkan, hingga tersangka penipu Selli dan tersangka karyawati korup Citibank, Melinda, juga bukan hanya pengalihan isu, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mengalihkan banyak isu. Utamanya soal skandal bank century, yang sebagian uangnya digunakan jelas untuk pemenangan SBY pada pemilu 2009. Tujuannya agar perhatian masyarakat tidak terpaku pada masalah-masalah yang tidak dilaksanakan pemerintah dalam membangun bangsa, dan agar dua media besar negeri ini, MetroTv adn TVOne, utamanya, sibuk memberitakan tetek-bengek itu. Sebab Indonesia diperkirakan akan mengalami seperti Tunisia, Mesir dan Libia, karena tidak mampu menciptakan harga-harga murah dan lapangan kerja buat rakyat. Juga isu santer bahwa SBY mungkin tidak bisa bertahan hingga 2014. Pola-pola seperti ini biasa dilakukan di masa lalu. Satu contoh bahkan di masa Sukarno saja, kelompok musik mengklaim dibayar Sukarno agar mau masuk penjara dengan isu musik ngak-ngik-ngoknya, akibat tekanan publik. Di masa Pak Harto lebih banyak dan lagi kejam. Tak perlu dirinci di sini. SBY juga melakukan hal sama meskipun terlihat seolah-olah tidak kejam terhadap rakyat. Tapi menyengsarakan rakyat banyak apa tidak kejam? Tapi pesaing-pesaing atau komponen-komponen SBY yang kini di luar kekuasaan juga sepertinya pengecut, dan beraninya hanya bicara atau sedikit memprovokasi dan tidak berani bertindak terang dan sistematis melengserkan SBY, meski situasi negeri ini sudah parah begini. Padahal oposisi-oposisi di Tunisia, Mesir dan Libia sangat canggih dalam menggerakkan dan memicu unjuk rasa besar efektif melengserkan. Ini bukan soal 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun orang berkuasa, tetapi soal rakyat yang semakin dibuat lapar dan ketidak adilan serta korupsi semakin bebas lepas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s