Hak Masyarakat Susah Didapat dan Mahal

Round up 2

Pada awal tahun ajaran 2006 silam, sebuah Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung mematok biaya sumbangan dari murid baru sebesar Rp 3 juta. Padahal, pemerintah telah membantu biaya pendidikan dasar sebagai kompensasai naiknya harga minyak.

Masyarakat seringkali melihat janji yang diucapkan pejabat negara tidak sesuai kenyataan. Bukan hanya soal pendidikan. Soal kesehatan dan hal sepele seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya, tidak jelas biayanya, dan prosedurnya pun berbelit. Padahal pelayanan publik seperti itu merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

Kualitas layanan publik di Indonesia sangat rendah, sementara ruang protes dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Keluhan masyarakat berhenti di kotak saran yang tak jelas akan berakhir di tangan siapa.

Birokratisasi di bidang kesehatan, misalnya, seringkali menyebabkan seorang pasien sekarat harus menunggu kejelasan proses administratif sebelum mendapat perawatan yang layak.

Buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia itu tak lepas dari buruknya personil penyelenggara. Para penyelenggara di sektor pendidikan, kesehatan serta layanan publik lain umumnya memandang masyarakat sebagai obyek yang tidak memiliki daya tawar. Kultur birokratis petugas, prosedur yang berbelit, biaya mahal, serta tidanya standar pelayanan menjadi ciri khas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Agar layanan publik membaik kualitasnya, pemerintah harus dipaksa peduli pada kewajibannya. Salah satu caranya dengan memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Mulai dari proses pembuatan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan publik. Dengan cara itu, masyarakat dapat memperoleh haknya secara mudah dan memuaskan.

Ruang partisipasi masyarakat juga perlu dijamin. Di Jawa Timur, misalnya, sudah ada Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. Dalam aturan tersebut, setiap penyelenggaraan layanan publik diwajibkan mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya.

Kebijakan itu juga didukung dengan berdirinya lembaga pengawas independen bernama Komisi Pelayanan Publik, yang memiliki mandat untuk memproses keluhan masyarakat. Kewenangan tersebut akan memaksa petugas pelayanan publik untuk memperbaiki kinerja.

Setelah adanya peraturan daerah dan komisi tersebut, bagaimana nasib pelayana publik di sana? Saya belum mendapat jawabannya. Semoga tidak menambah daftar peraturan sampah yang hanya menghabiskan duit rakyat untuk membuatnya.***

17 thoughts on “Hak Masyarakat Susah Didapat dan Mahal

  1. begitulah mas sistem kesehatan indonesia juga masih tumpang tindih ga jelas, ujung-ujungnya masyarakat juga jadi korbannya
    nasib dah bangsa, yang kaya makin kaya yang miskin makin tambah parah miskinnya

  2. Apakah beda antara orang kaya sama oarng miskin?
    Bedanya adalah pada banyaknya pilihan yang dia punyai.

    Apakah beda bangsa yang kaya sama bangsa yang miskin?
    Sama juga tuh, semuanya soal jumlah pilihan yang dimiliki.

    Masyarakat kita nggak punya banyak pilihan,
    mau sekolah cuma ada 1 pilihan, sekolah mahal!
    misal tabrakan, terus masuk UGD, mau ke UGD mana aja sama aja pilihannya cuma 1, bayar dulu baru diurusin.

    Jadi nggak heran kan kenapa kita nggak bisa jadi negara makmur
    Salam

  3. Hari ini saya sedang di Cirebon. Sedih!
    SMA Negeri 1 Kota Cirebon telah menyatakan sebagai sekolah mandiri. Artinya ia akan membebankan seluruh biaya operasional sekolah kepada siswa. Nanti saya buat posting khusus tentang sekolah mandiri itu.

    Satu lagi, retribusi dari sektor kesehatan akan ditingkatkan. bahasa sederhananya, biaya pengobatan di rumah sakit pemerintah akan naik.

    Untuk Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati serta para pengambil kebijakan. Ingat! Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, menjadi tugas Anda untuk menyediakannya dengan mudah dan gratis. Itu semua adalah hak warga yang harus disediakan oleh negara.

    Jika seperti ini terus, warga negara Indonesia ini akan memutuskan untuk tidak percaya pada pengelola negara. Tidak akan bayar pajak. Dan tidak akan peduli dengan berbagai kewajibannya terhadap negara. Karena negara juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memnuhi hak warga.

    Kok jadi kepanjangan? Rada esmosi siih melihat kondisi Cirebon saat ini.

  4. “Setelah adanya peraturan daerah dan komisi tersebut, bagaimana nasib pelayana publik di sana? Saya belum mendapat jawabannya. Semoga tidak menambah daftar peraturan sampah yang hanya menghabiskan duit rakyat untuk membuatnya.”

    Testimoni dr warga Jatim: Di bidang kesehatan, coba tanya kpd pasien2 kelas ekonomi di RSUD Dokter Sutomo, bgm birokrasi di sana, bgm pelayanan staf2’nya baik staf administrasi maupun staf medisnya, tanya juga apa di RS itu sudah bersih dari praktek kolusi, sepertinya pelayanan publik di sana masih jauh dari harapan.

    Produk hukum dalam pelayanan publik di jatim mungkin diciptakan krn bbrp tahun lalu Jawa Timur terpilih sebagai proyek percontohan penyelenggaraan pelayanan publik (klo’ aku g salah mengingat)

  5. SMAN 1 Cirebon dari dulu terkenal sebagai SMA elite, maksudnya yang masuk orang elit semua, gak kayak tetangganya SMAN 2, pergaulan di antara murid2nya juga keliatan banget mana yang kaya, sama mana yang miskin.
    maaf, mungkin ini cuma opini beberapa temen saya tentang SMAN1 Crb.

    Kemaren Istri saya masuk UGD, dikasi obat generik 2 macem kira2 buat 3-4 hari bayar 42 rebu. Lumayan mahal untuk harga obat generik yang cuma 2 macem.

  6. Saya belum menemukan rujukan yang memuaskan soal sekolah mandiri. Tapi, walaupun para orangtua siswa sekolah tersebut kaya, saya tidak sepakat dengan sekolah mandiri. Negara berkewajiban menyediakan pendidikan bagi warganya.

    Jika para orangtua itu punya uang, jangan mengambil haknya orang miskin yang sangat memerlukan sekolah negeri. Mereka kan bisa sekolah pada sekolah swasta unggulan yang tentunya fasilitas dan kualitasnya lebih baik.

    Sangat tidak adil, jika sekolah negeri yang selama ini dibiayai uang rakyat kemudian berubah menjadi mandiri. kalau mau buat sekolah mandiri, ya buat aja yang baru. Mulai dari bangunan hingga guru-gurunya.

  7. Oya, soal dua macam obat generik untuk 3-4 hari berharga Rp 42 ribu. Kemarin, saat saya berkunjung ke Cirebon ada wacana untuk menaikan retribusi kesehatan. Artinya warga akan membayar lebih mahal lagi.

    Sialan. Sekolah mahal, rumah sakit mahal. Jadi apa gunanya negara?

  8. Ho-oh! Itulah Indonesia kita. Dikenal serba mahal, suka melakukan pelayanan berbelit-belit. Filosofinya: “Kalau bisa dibikin ruwet, kenapa dibikin gampang?” Hal itu diperparah dengan mentalitas para pejabat kita yang cenderung paternalistik (wuih!), selalu melihat ke atas dan nggak pernah mau menengok nasib wong cilik!
    Oke, salam kenal dariku. Kalau sempat, mampir ke blogku, ya?

  9. Publik Service , cuma kata keren di negeri ini, sementara pelayanan publik baru sekedar wacana di nusatara ini. Kedua istilah berbeda bahasa tersebut sama – sama berasal dari sumber yang sama, yaitu abab alias basa basi, atau lebih akrab lagi dengan wacana.

    Dari bawah sampai atas, atau dari atas sampai bawah tak ada bedanya di jajaran pemerintah yang semestinya melayani masyarakat ini. Arti ” Pelanyanan” bagi para birokrat tidak lebih dari upaya memenuhi kepentingan individu atau kelompok melalui sistem yang dilegalkan. Maka untuk meraup rupiah dari kepentingan masyarakat, dibuatlah peraturan atau cara – cara yang sengaja didisain untuk mempersulit segala urusan, karena mempermudah jelas tak akan menguntungkan mereka.

    Kang ASEP, masyarakat kita memang tengah dijajah oleh kepentingan yang mengatasnamakan pelayanan.

    Kang asep, ayo gabung di millis kami asep_group @ yahoo, kita sharing dengan ASEP – ASEP lain di seluruh nusantara, mungkin dunia.

  10. Aslm,
    Publik service.
    Hukum dasar, publik service adalah tanggung jawab penyayom rakhat. Sok anda liat dan cek di manapun. Di negara bule kapitalispun, juga di negara komunis sekalipun. Apalagi kalo di Islam. Anda tidak percaya ? Ayo kita cara dan belajar bareng, atau tolong aku ajari kalau anda menemukan lebih dahulu….

    Di Indonesia, saya tak ingin pasrah, ngeluh, pesimis, atau malah mentertawakan kita sendiri. KITA HARUS UBAHHH!!!!

    Lah gimana caranya….

    Asal anda tahu, public service di Indonesia, sedang melewati fase morpologi : DISWASTANISASIKAN. Pendidikan : yang penting untung (mahal, diswastakan, cari duit dari pendidikan), KESEHATAN (Ya pasti mahal lah).

    Public service lainnya, serba dikapitalisasikan. Eh perguruan tinggi sekarang, dengan atas nama meningkatkan kinerja, udah diswastanisasikan, termasuk ipb, ui, itb, ugm, unpad. Mereka tidak bedanya dengan perusahaan atau pabrik, yang cari untung. Eh jangan dikira ini menyalahi aturan. Kenapa ????
    Karena aturannya (UU pendidikan) diracang, diputuskan seperti itu, mengikuti ‘pesan’ pengusaha kapitalis. Jadilah UU pendidikan ‘kapitalis’ (kata kapitalis tak terketik di UU, namun implementasinya, luuaaar biiasaaa!!!

    Itulah. Banyak UU untuk publik, yang pro kapitalis. UU pENDIDIKAN, UU migas, UU SDA, UU PMA, UU UU yang lainnya. Coba cek deh dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya.

    Ini semua karena, sistem di indonesia, sedang mengalami metamorfosa, ke bentuk sistem yang kapitalistik.
    Padahal islam tidak ngajarin gitu lho….

    Lho jangan bawa-bawa agama…. MIsalnya ada yang ngomong gini.

    Lah saya nanya, kamu agamanya apa, kok bisa ngomong jangan bawa bawa agama…

    Emang agama (islam) hanya untuk solat aja? Uh bodoh amat kita kalo gitu. Pelajari lagi deh….

    Dan islam, bukan hanya untuk orang arab, kita juga lho. untuk si bule juga, untuk semua, untuk dunia dan alam semesta. Islam termasuk ngatur untuk agama non islam juga. Coba cari agama apa yang juga ngatur selain untuk umatnya ? Cari pasti tak ada, kecuali islam

    Kalo tak percaya, maka anda dipertanyakan…..
    Wslm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s