Panduan Meliput Berita Kriminal

Meliput kasus kriminal dan peradilan pada intinya sama dengan jenis reportase lain. Anda harus memahami apa yang terjadi dan melaporkannya secara akurat, berimbang dan apik. Tapi ada banyak reporter pemula yang sering kesulitan, bahkan merasa terintimidasi saat meliput berita kejahatan dan pengadilan, ketimbang berita lainnya.

Alasannya sederhana. Mereka tak punya latar belakang pengetahuan tentang sistem kerja kepolisian, pengadilan dan hukum. Sebagai reporter baru, Anda harus memiliki pengetahuan tentang ketiga hal tersebut. Sebab tidak ada cara lain bagi Anda yang meliput berita polisi dan pengadilan secara bermutu tanpa pengatahuan dasar tentang hal-hal ini.

Saran praktis untuk wartawan pemula adalah merancang program belajar sendiri tentang hukum. Anda harus mengerti organisasi peradilan, fungsi, prosedur dan para personelnya dan memberi perhatian besar padanya saat meliput kasus-kasus kriminal.

Jarang-jarang wartawan pemula ditugaskan meliput berita kriminal dan pengadilan di awal masa tugas mereka. Tapi ada kemungkinan editor meminta mereka menggantikan seorang reporter senior di lapangan jika yang pertama tidak punya waktu untuk mengerjakannya.

Panduan berikut akan membantu Anda memulai meliput kasus kriminal:

• Prinsip dasar liputan kriminal dan pengadilan adalah TIDAK BOLEH menciderai peluang seorang mendapat peradilan yang FAIR dan TIDAK MEMIHAK. Kewajiban ini bersifat penuh dan mengikat.

• Laporakan kasus kriminal yang sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

• Bersiteguhlah pada prinsip AKURASI. Tugas Anda hanya menyajikan fakta.

• SELALU INGAT bahwa sebelum seorang diperadilankan, Anda tidak boleh MENGATAKAN SESUATU YANG DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI BARANG BUKTI KEBERSALAHAN ATAU IDENTIFIKASI.

• KALAU SESEORANG DITANGKAP DAN DIDAKWA TAPI BELUM DIPERADILANKAN, JANGAN PERNAH MENYEBUTKAN NAMANYA ATAU MENGIDENTIFIKASIKAN DIRINYA.

• Setelah seorang diperadilankan, kita hanya boleh menuliskan NAMA, UMUR, ALAMAT dan PEKERJAAN (tolong dapatkan detil yang esensial), TUNTUTAN JAKSA dan APA YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN.

• Saat kita menuliskan nama dan tuntutan jaksa atas seseorang, kita WAJIB mengikuti kasus itu hingga selesai, melaporkannya bahkan hingga ke tingkat banding. Jadi, jika Anda belum menyentuh sebuah kasus, pertimbangkan DAKWAAN JAKSA, apakah berguna apa tidak kita mengikutinya hingga selesai. Ini artinya, jika sebuah kasus tidak ada hal yang menariknya, baiknya tidak menyentuhnya sama sekali karena saat Anda melaporkannya, Anda WAJIB melaporkannya hingga akhir.

6 thoughts on “Panduan Meliput Berita Kriminal

  1. Wah wartawan di Cirebon? Radar Cirebon itu termasuk grup Jawa Pos juga gak ya? Sudah berapa lama nih jadi wartawan?

    Aku dulu kepengen juga jadi wartawan. Tapi kok sekarang gak jadi wartawan ya?😀

  2. “KALAU SESEORANG DITANGKAP DAN DIDAKWA TAPI BELUM DIPERADILANKAN, JANGAN PERNAH MENYEBUTKAN NAMANYA ATAU MENGIDENTIFIKASIKAN DIRINYA”

    Yang ini sering sekali terlanggar nih Kang Asep. Oya satu lagi, saya setuju terhadap kewajibkan melaporkan hingga akhir.

  3. kewajiban melaporkan hingga kasus selesai ini sangata penting. Jangan sampai, kita telah memvonis duluan ia sebagai penjahat. Dalam perkembangannya ternyata ia bebas dari segala tuntutan di pengadilan.

    yuk ah…

  4. Ini laporan singkat tentang negara kriminal Indonesia:

    Elite RI saat ini adalah menusia-manusia jahat yang memerintah nagara Indonesia, tukang kropsi dan suka melakukan pembodohan pada rakyat. Karena elite RI yang suka kropsi, rakyat sekarang ini banyak jadi perampok dari keturunan Wong Jowo seperti mantan haji Soeharto selama 32 tahun banyak membunuh wong Jowo dan merampok harta negara untuk memperkaya keluarga cendana sampai saat ini Soeharto masih tetap dihomati walupun banyak membantai rakyatnya sendiri dengan segala tipuan Soeharto karena rakyat Indonesia masih dalam pembodohan politik seperti kerbau ditusuk hidungnya ditarik kekeri ya mas harto, ditarik kekanan engge mas harto inilah tepy rakyat Indonesia sampai sekarang mereka masih disebut bangsa tempe, tetap menjadi negera pemgemis selama 62 tahun kemerdekaan karena Indonesia saat ini dipimpin oleh elite yang jahat karena rakyat Indonesia menyukai pemimpin yang jahat.

  5. PELANGGARAN HAM DAN GRATIFIKASI DI POLDA JATENG

    Diawali proses penggantian yang tidak pantas serta tidak transparan atas klaim asuransi kendaraan milik kami yang hilang maka kami mengajukan tuntutan perdata (No:13/Pdt.G/2006/PN.Ska) di PN Surakarta . Ternyata dalam Putusan PN. Surakarta tersebut (hal. 13 Point 40) terungkap adanya penggelapan klaim asuransi sebesar Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana). Akhirnya dugaan penggelapan ini kami laporkan di Poltabes Surakarta (No.Pol: B/LP/1106/IX/2005). Dari hasil penyelidikan yang ditangani oleh Sdr. Bripka (?) Heri Purwanto, terungkap bahwa uang sebesar Rp.5.400.000,00 tersebut telah digunakan oleh PT. Tunas Financindo Sarana untuk mengurus Surat Kemajuan Penanganan Kasus Pencurian KBM truck Nopol. H-1609-JA di Polda Jateng (Surat No. B/3306/IX/2005/Reskrim). Dan kepada kami secara pribadi, Penyidik tersebut (Sdr. Heri Purwanto) mengakui keterbatasan kapasitasnya untuk melakukan penyidikan, mengingat ‘hirarki’ serta kompetensinya. Akhirnya Laporan/Pengaduan kami berhenti hingga saat ini (akhir tahun 2008 ini).
    Yang menjadi pertanyaan kami adalah benarkah untuk mengeluarkan sebuah Surat Kemajuan Penanganan Kasus Pencurian KBM, dibutuhkan biaya sebesar Rp.5.400.00,00…….????
    Apabila benar, maka jelas bahwa hal ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
    Namun kemana kami harus melaporkan gratifikasi yang sangat merugikan kami ini, mengingat instansi yang berwenang menangani hal ini (KPK) tidak mempunyai unit kerja di Propinsi Jawa Tengah.
    Oh ya, sebenarnya kasus ini telah kami laporkan di Bina Propam Polda Jateng dengan tembusan ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas. Namun tetap saja nihil hasilnya.
    Beginikah Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia ?? Adakah pihak yang mau membantu kami ??

    Dan apabila Anda adalah pembaca yang concern terhadap masalah Hak Asasi Manusia dan Gratifikasi/ Korupsi di Indonesia, maka dengan ini kami :

    Nama : David Pangemanan
    Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (NIP. 110 051 868)
    Alamat : Yogyakarta

    Memberikan Surat Kuasa Khusus untuk melakukan tindakan duplikasi/penggandaan, terjemahan, publikasi atas tulisan tersebut di atas, serta melaporkan Tindak Pelanggaran HAM serta Tindak Pidana Gratifikasi yang merugikan Pemberi Kuasa, kepada Badan-Badan Hukum, baik Nasional maupun Internasional.

    Atas bantuan serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

    Yogyakarta, 11 Pebruari 2009
    Hormat kami,
    David Pangemanan (HP.0274-9345675 / 0812 2718 5444)
    david.pangemanan@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s