Hutan Hijau Rakyat Makmur

Kerjasama pemerintah dan masyarakat Kuningan dalam memanfaatkan dan menjaga hutan.

Lahan sempit membuat sulit kehidupan petani di pedesaan di Pulau Jawa. Bagi petani di desa yang berbatasan langsung dengan hutan, masuk hutan dan menggarap lahan di sana merupakan jalan keluar paling masuk akal. Itu pula yang berlangsung di Kabupaten Kuningan.

Masuknya petani ke hutan sudah berlangsung puluhan tahun. Dan itu memicu konflik panjang antara masyarakat dengan dua badan pemerintah yang mendapat mandat mengelola hutan. Masyarakat mendapat tekanan hukum dan fisik oleh petugas Perhutani dan Departemen Kehutanan, badan pemerintah itu. Masyarakat ditangkap, diintimidasi, dipenjara, dan diperas.

Konflik mulai reda sekitar 2001 ketika muncul prakarsa untuk mencapai kesepakatan bersama menata kembali pengelolaan hutan oleh parapihak di Kuningan. Di antara parapihak tersebut ada masyarakat, Perhutani, Departemen Kehutanan, Pemerintah Kabupaten, dan beberapa lembaga masyarakat yang berperan sebagai fasilitator.

Hasilnya, ada negosiasi yang mempertemukan kepentingan masyarakat dan pengelola hutan. Parapihak setuju bahwa pembangunan hutan berjalaan terus, sementara masyarakat desa boleh memanfaatkan potensi sumberdaya alam di hutan.

Mulai saat itu pun, masyarakat di sekitar Gunung Ciremai leluasa mencari penghidupan di hutan. Di lahan hutan produksi, mereka menanam palawija, buah, serta pohon kayu yang cepat besar. Di lahan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), mereka mengembangkan agroforestry. Mereka juga ikut mengelola bisnis wisata alam.

Sebagai imbalannya, masyarakat rutin menjaga keamanan seluruh aset hutan, pekerjaan kecil lainnya dilakukan Perhutani maupun Departemen Kehutanan karena terbatasnya sumberdaya manusia mereka. Dari situ lantas muncul motto: hutan hijau, rakyat makmur.

Dalam melaksanakan kesepakatan itu di lapangan, parapihak membentuk forum bersama, Lembaga Pelayanan Implementasi (LPI). Mereka memodifikasi program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), yang sebelumnya sudah coba dipraktekkan Perhutani di Pulau Jawa.

Di tangan LPI, makna PHBM pun berubah menjadi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dengan mengemban mandat sebagai pelaksana PHBM, LPI pun menyebut dirinya LPI-PHBM.

”Jadi nama lengkap lembaga pembangunan hutan di Kuningan saat ini adalah LPI-PHBM Kuningan. Itu karena PHBM di Kuningan sangat khas, berbeda dengn PHBM di tempat lain yang diintroduksi Perhutani,” kata Sanusi Wijaya, Ketua LPI-PHBM Kuningan.

Kekhasan PHBM Kuningan terletak pada ruang negosiasi yang memberi peluang besar bagi masyarakat ikut mengembangkan potensi sumberdaya alam di hutan. Di tempat lain, ruang negosiasi PHBM belum tentu seleluasa Kuningan.
Masyarakat Desa Pejambon, umpamanya, kini mendapat peran sebagai pengelola obyek wisata alam Taman Nasional Gunung Ciremai. Di lahan hutan konservasi itu 95 persen kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan dengan produk nonkayu.

Mereka mengelola uang dari penjualan tiket dengan cara bagi hasil bersama Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Sebagian untuk masyarakat, terutama anggota kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan itu. Dari situ pula mereka mengali dana untuk memperbaiki atau melengkapi fasilitas wisata.

Kesertaan masyarakat Pejambon ikut mengelola wisata alam Lembah Cilengkrang merupakan hasil pendampingan dan fasilitasi Aktivitas Anak Rimba (AKAR), Kanopi, Latin, dan Infront. Dan secara umum, itu merupakan salah satu implementasi PHBM-Kuningan yang diusung dan dikawal parapihak melalui LPI.

“Konsekuensinya, kami harus menjaga keamanan seluruh aset di hutan. Semua anggota kelompok mendapat jatah berpatroli di hutan sepanjang hari secara bergantian, siang dan malam” kata Mulyadi, warga Pejambon.

Selain mengelola jasa wisata alam, ada tiga program utama lain berkaitan dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat Desa Pejambon. Antara lain agroforestry, usaha ekonomi perempuan, dan pengembangan tanaman endemik Gunung Ciremai.

Kalaupun ada yang masih diangap kurang pada masyarakat di mata Balai Taman Nasional Gunung Ciremai adalah kebiasaan bertanam sayur di lahan hutan konservasi. Harusnya, masyarakat menanam pohon kayu berumur panjang untuk mencegah erosi. “Sebab, topografi lahan hutan ini memiliki kemiringan tajam.
Jadi tanaman sayuran tak cocok,” kata Kepala Taman Nasional Gunung Ciremai, Muhtadin Nafari.

Dinamika yang berlangsung di beberapa desa dekat hutan di Kuningan tak jauh berbeda dengan di Pejambon. Di Jabranti dan Kawungsari, masyarakat juga menerapkan kolaborasi dengan pengelola hutan untuk ikut menggarap lahan hutan.

Yang membedakan, hutan konservasi di Pejambon dikelola Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, perpanjangan tangan Departemen Kehutanan. Sedangkan hutan di Jabranti dan Kawungsari dikelola Perhutani, dengan sebagian besar berupa lahan produksi dan sedikit bagian lainnya hutan konservasi.

Selama lima tahun perjalanan PHBM Kuningan, masyarakat desa hutan boleh lega sekarang. Kini mereka bisa ikut serta mendulang rezeki dari sumberdaya hutan tanpa rasa takut ditangkap.

Dulu, agar bisa menggarap hutan mereka harus kucing-kucingan dengan petugas lapangan Perhutani atau Balai Taman Nasional. Ada juga masyarakat yang rela menyuap petugas untuk mendapatkan konsesi lahan garapan di bawah tangan.

Perhutani yang dulu eksklusif, kini pun mulai membuka diri. “Sejauh hutan terawat baik dan masyarakat bisa mendapat nafkah dari hutan, itu sah-sah saja,” kata Ahmad Fauzan, pejabat Perhutani.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s