Kebelet Memajaki Lingkungan

Tarik ulur tarif pajak lingkungan kian hangat dibicarakan. Benar-benar untuk memperbaiki lingkungan ataukah sekadar pungutan?

Lingkungan hidup merupakan topik yang terbilang jarang dibicarakan. Biasanya pembahasan lingkungan akan muncul jika telah terjadi bencana alam atau munculnya penyakit. Berbagai pihak kerap menunjuk masalah lingkungan sebagai penyebabnya.

Kini kata lingkungan tengah menjadi salah satu topik obrolan pihak parlemen, pemerintah hingga para pengusaha. Hal tersebut terkait rencana pemerintah mencantumkan komponen pajak lingkungan pada Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini perangkat hukum tersebut sedang dibahas oleh wakil rakyat di parlemen.

Tarif pajak lingkungan tersebut ditetapkan 0,5 persen terhadap omzet perusahaan manufaktur yang berada di atas Rp 300 juta per tahun. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama lnternasional mengatakan penerapan pajak lingkungan dapat mencabut semua pungutan yang sejenis. Sehingga keberadaannya tidak akan memberatkan kalangan industri.

Jenis retribusi yang akan dicabut adalah retribusi limbah cair, pemeriksaan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), surat ijin usaha tempat usaha, dan retribusi ijin usaha industri. Selain itu, retribusi tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, tanda daftar gudang. Kemudian ada retribusi pemeriksaan dan pengawasan kesehatan serta keselamatan kerja, lalu retribusi angkutan barang dan jasa antar daerah.

“Bagaimana pun juga setiap industri manufaktur pasti menimbulkan limbah. Kami mengusulkan agar sebagian hasil pajak lingkungan digunakan untuk pelestarian lingkungan,” ujar Anggito.

Banyak pihak berharap penggunaan istilah pajak lingkungan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut benar-benar membawa spirit untuk memperbaiki lingkungan, bukan hanya sekadar untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Dan, tentu saja harus dipikirkan upaya menjamin penggunaan dana dari pajak lingkungan ini benar-benar hanya untuk kepentingan lingkungan.

Kiranya, upaya mencantumkan pajak lingkungan pada Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berjalan mulus. Penolakan datang dari beberapa pihak, mulai dari anggota pengusaha, anggota parlemen, hingga menteri.

Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, misalnya. Secara ekstrim bahkan ia menyatakan tidak perlu ada pajak lingkungan. “Pajaknya cukup pajak yang sudah ada saja, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan sebagainya,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, bagi perusahaan yang membuang limbah tanpa diolah sehingga mencemari lingkungan harus dilakukan tindakan tegas. “Jangan sampai nanti mereka yang mencemari lingkungan bilang, ‘Saya sudah bayar pajak’. Kalau mengenai pencemaran, sebaiknya sanksi,” imbuh Fahmi.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tercantum tanggung jawab dan sanksi bagi pelaku industri yang mencemari lingkungan. Jadi kalau tujuannya untuk menjaga lingkungan, tidak perlu membuat perangkat hukum baru. Namun bila pemungutan pajak ini bertujuan untuk menambah kas daerah guna mengatasi dampak rusaknya lingkungan, apakah jumlahnya cukup signifikan?

Eka Komariah, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kalimantan Timur mengatakan nilai pajak lingkungan tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan industri. “Jika pajak lingkungan ini diterima pemerintah daerah, mungkin jumlahnya tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan. Akhirnya pemerintah daerah akan kewalahan untuk mengatasi masalah lingkungan,” papar Eka.

Akan halnya Hariyadi Sukamdani. Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Sistem Fiskal ini mengatakan, kalangan pelaku usaha tidak sependapat dengan pertimbangan pemerintah bahwa pajak lingkungan yang akan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota akan menyederhanakan aturan pajak dan retribusi daerah lainnya. Menurutnya, pengenaan pajak lingkungan ini akan menambah daftar panjang berbagai pungutan yang merusak iklim investasi. “Sampai sekarang belum terlihat secara konkret apa yang sudah dihasilkan pemerintah setelah keluarnya Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Sekarang keluar usulan pajak lingkungan ini, yang justru melegalkan ekonomi biaya tinggi,” papar Hariyadi pada sebuah konferensi pers yang digelar awal Mei silam.

Perwakilan pelaku usaha yang ikut serta dalam tim kajian perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sejak awal telah juga menolak usulan adanya pajak lingkungan. Menurut Hariyadi, di dalam pembahasan tim kajian perubahan Undang-undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah hingga akhir tahun 2005 terjadi perdebatan sengit. Pemerintah mengungkap usulan pajak lingkungan lebih dilatarbelakangi kepentingan fiskal ketimbang kepentingan lingkungan. “Pajak ini arahnya lebih pada kepentingan fiskal, tetapi memakai terminologi lingkungan,” tandas Hariyadi.

Menanggapi penolakan dari kalangan pengusaha terhadap pengenaan pajak lingkungan tersebut, Anggito Abimanyu meminta pihak yang keberatan tidak melihatnya secara parsial. Menurutnya, dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa hal positif, diantaranya pemberlakuan jumlah daftar pajak yang tertutup. “Dengan daftar pajak tertutup ini, jumlah pajak yang dipungut daerah akan menjadi lebih sedikit, tetapi basis pajaknya lebih banyak,” ujar Anggito pada rapat kerja di DPR pertengahan Mei silam.

Meskipun basis pajaknya ditambah, menurut Anggito, RUU itu akan mengurangi beban pajak bagi masyarakat. Pemerintah mengusulkan penurunan tarif pajak kendaraan bermotor dari 5 persen menjadi 1-2 persen. Pemerintah juga mengusulkan penurunan pajak penerangan jalan dari 3 persen menjadi 1,5 persen.

Kustaryono Prodjolalito, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Sintetik Fiber Indonesia berpendapat bahwa pengenaan pajak lingkungan tidak adil. “Perusahaan dengan segala sektor usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan maupun tidak berdampak langsung tetap dikenakan pajak tersebut,” ujarnya.

Jika tujuannya melindungi lingkungan serta mendorong para pengusaha menggunakan bahan baku ramah lingkungan, pendapat Kustaryono sangat menarik. Pajak lingkungan sebaiknya dikenakan kepada industri yang melakukan pembuang limbah berbahaya dan menggunakan bahan baku tidak ramah lingkungan. Untuk menghindari pajak lingkungan, tentunya kalangan industri akan berusaha menghindari perilaku yang akan dikenakan pajak lingkungan.

Maharani Siti Shopia, pegiat Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebuah lembaga kajian hukum lingkungan, mengatakan, dalam proses kerjanya, industri memanfaatkan sumber daya alam yang sangat besar. Mulai dari mengambil bahan baku dari sumber daya alam hingga membuang limbah. “Jadi pajak lingkungan dianggap sebagai bentuk pertanggunjawaban industri terhadap lingkungan,” ucapnya.

Dalam dunia hukum lingkungan, menurut Maharani, seringkali penerapan pajak lingkungan ini diartikan sebagai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Tujuan prinsip tersebut untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pencemaran lingkungan.

Prinsip tersebut juga digunakan sebagai tindakan penyelamatan lingkungan yang dibiayai pelaku usaha. Tujuannya, untuk mendorong dunia industri mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Praktis, pengusaha akan lebih hati-hati lagi melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran,” imbuhnya.

Prinsip pencemar membayar yang dikemukanan Maharani dan prinsip keadilan yang disampaikan Kustaryono semoga menjadi pertimbangan perancang Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Senayan. Tentu saja dengan kearifan semua pihak untuk menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat dan menjamin dana dari pajak lingkungan digunakan sepenuhnya untuk lingkungan. [Asep Saefullah]

Majalah FORUM, 2-9 Juli 2006

One thought on “Kebelet Memajaki Lingkungan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s