Penanganan HIV/AIDS di Daerah Butuh Payung Hukum

Untuk menekan tingginya jumlah kasus baru HIV/AIDS dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di setiap daerah. Dengan adanya perda, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS memiliki payung hukum yang lebih kuat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kebijakan Program dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Dr. M. Nasser Sp.KK usai menutup Lokakarya Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS di Hotel Panghegar Bandung.

“Perda akan sangat bermanfaat karena dapat menjadi payung hukum bagi mereka yang bekerja di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dengan adanya perda juga berarti ada pengawasan, kesungguhan, dan indikator yang jelas dalam program penanggulangan HIV/AIDS di daerah, ” ucap Nasser.

Dia juga mengatakan, peserta lokakarya yang berasal dari DPRD 9 provinsi di Indonesia memandang perlu adanya perda untuk masalah HIV/AIDS di daerahnya masing-masing. Para peserta lokakarya yang diselenggarakan 11-13 Juni 2006 di Bandung terdiri dari perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.

Lokakarya tersebut juga menghasilkan enam butir kesepakatan yang disebut “Kesepahaman Bersama 10 DPRD Provinsi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia”.

Kesepahaman tersebut yaitu meminta Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS sebagai Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah. Kedua, mengusulkan kepada Menteri Kesehatan agar memfasilitasi upaya komprehensif dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.

Ketiga, mendesak KPA Nasional agar memperjuangkan sumber-sumber pembiayaan dan melaksanakan koordinasi upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.

Keempat, Upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS diharapkan dilakukan secara intensif, sistematis dan terencana oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Kelima, direkomendasikan agar PERDA yang akan dibuat, mengacu kepada Strategi Nasional. Keenam, untuk meningkatkan akselerasi Pencegahan dan Penanggulangan di Daerah melibatkan unsur masyarakat, Tokoh Agama, Legislatif dan Pemerintah daerah secara aktif dalam struktur organisasi KPAD.

Menanggapi kemungkinan dibuatnya perda pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan bahwa pihaknya berharap seluruh kesepahaman itu dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh semua pihak.

“Mengingat perkembangan kasus HIV/AIDS yang demikian tinggi di Jabar, sudah waktunya kita memiliki perda. Ini sudah mendesak dan semata-mata untuk memberikan protection function atau fungsi perlindungan kepada masyarakat,” papar Achmad.

Dia juga berharap kemungkinan lahirnya perda pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat menjadi keinginan bersama, baik dari kalangan DPRD, pemerintah provinsi, maupun LSM di Jawa Barat.

Menurut Achmad, dirinya pernah mengkomunikasikan tentang pentingya regulasi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat, baik kepada pimpinan DPRD maupun kepada wakil gubernur selaku Ketua KPA Provinsi. Untuk lebih mendorong lahirnya perda itu, lanjutnya, komisi A dan E di DPRD Jabar diharapkan dapat menindaklanjuti hasil lokakarya itu.

Senada dengan Achmad Ru’yat, drs. Julianto dari sekretariat KPA Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik adanya kesepahaman bersama dari perwakilan DPRD dan Bagian Hukum Pemerinta Provinsi dari 10 Provinsi tersebut.

Menurut Julianto, perda itu dapat menjadi landasan hukum bagi upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif. Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah provinsi sebenarnya sedang memproses penyusunan Peraturan Gubernur. “Pergub itu nantinya bisa saling melengkapi dengan Perda dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Jabar,” ujarnya.

“Jika perda tentang HIV/AIDS jadi dibuat di tingkat propinsi biasanya, kabupaten/ kota akan mengacunya dalam menyusun perdanya,” imbuhnya.

Dinas Kesehatan Jabar mencatat, jumlah kasus HIV/AIDS di Jabar sebanyak 1.735 kasus (1289 HIV positif, dan 446 AIDS). Penularan HIV/AIDS di Jabar paling banyak disebabkan pemakaian jarum suntik bergantian pada kelompok pengguna napza suntik (penasun), mencapai sekitar 62 % dari jumlah kasus HIV/AIDS. *

6 thoughts on “Penanganan HIV/AIDS di Daerah Butuh Payung Hukum

  1. Kang Asep, salam kenal dari saya dan terima kasih telah melongok blog saya serta memasukkannya dalam blogroll.
    Blog anda sasat dengan informasi menarik……..

  2. bang…..makasih ya dah mengangkat tulisan tentang fenomena HIV/AIDS yang sedang meningkat khususnya di daerah-daerah kecil. mohon ijinnya,tulisannya nuning jadiin references buat bahan tugas nuning. makasih ya bang

  3. Silahkan dipergunakan.
    Saya senang kalau informasi ini ada manfaatnya. Semoga pemerintah semakin sadar bahwa penanganan HIV/AIDS harus dilakukan oleh berbagai sektor. Mulai dari sektor kesehatan hingga ekonomi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s