Pendidikan Hukum di Indonesia, Perlu Jalan Alternatif

Sistem Pendidikan HukumHukum merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat. Ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Masyarakat bersentuhan dengan hukum tidak saja melalui elemen yang berkaitan dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), namun hukum juga menyentuh wilayah perekonomian atau bisnis. Bahkan sampai pada aspek pribadi seperti urusan pernikahan, perceraian dan pewarisan.

Tingkat kepercayaan terhadap hukum di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai titik anarkis-apatis kritis. Maraknya kasus-kasus besar bernuansa politis yang terkait penguasa saat ini atau masa lalu tidak mencapai penyelesaian. Perhatian masyarakat pun tertuju pada pelaksana serta pelaku dari hukum yang terlibat, yang notabene adalah Sarjana Hukum.

Hampir semua universitas di Indonesia memiliki Fakultas Hukum. Hal ini dikarenakan “modal” untuk mendirikan Fakultas Hukum relatif lebih murah dibandingkan fakultas lainnya, terutama Fakultas Teknik. Jika satu universitas membuka Fakultas Teknik, setidaknya harus terdapat laboratorium yang lengkap dengan berbagai peralatannya. Sedangkan Fakultas Hukum tidak memerlukan berbagai peralatan yang harga dan bea pengelolaannya cukup mahal.

Selain itu, permintaan terhadap lulusan Fakultas Hukum dapat dikatakan banyak dan stabil. Di Indonesia hingga saat ini setidaknya terdapat 200 Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing Fakultas Hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswa, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 Sarjana Hukum baru se-Indonesia. Suatu jumlah yang luar biasa. Persoalan yang utama adalah bagaimana menjamin kualitas dari Sarjana Hukum tersebut yang memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat?

Berbicara soal kualitas Sarjana Hukum, orang dengan seketika akan menunjuk pada Fakultas Hukum sebagai lembaga yang diharapkan mencetak Sarjana Hukum yang berkualitas. Namun, peningkatan kualitas tersebut juga merupakan tanggungjawab para profesi hukum. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan hukum yang ada belum memadai untuk membekali para lulusannya menguasai keahlian praktis profesi hukum.

Sistem Pendidikan Hukum
Ekspektasi dari lulusan S-1 Hukum adalah yang memiliki kemampuan yang sama dalam bidang hukum. Suatu kemampuan yang menjadi benang merah atau modal dasar yang sama untuk terjun ke lapangan pekerjaan hukum yang bervariasi, mulai dari profesi yang berkaitan dengan penegak hukum, konsultan, in-house lawyer hingga akademisi atau peneliti sekalipun.

Namun demikian, beberapa lapangan pekerjaan bagi Sarjana Hukum membutuhan suatu kemahiran hukum tertentu untuk menjalankan profesinya. Bekal dari Fakultas Hukum dinilai belum memadai untuk hal ini. Sehingga, butuh pendidikan lanjutan untuk dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Meski materi mengenai ini dicoba untuk diakomodir dengan adanya Laboratorium Hukum sebagai sarana pengembangan pendidikan dan latihan kemahiran hukum, namun porsinya masih belum cukup. Materi program ini sifatnya cenderung pengenalan saja terhadap kemahiran hukum. Selain itu, program ini pun belum diimplementasikan secara merata di seluruh Fakultas Hukum yang ada. Sehingga tidak heran bila banyak komentar yang menyatakan lulusan Fakultas Hukum belum siap pakai. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan lanjutan bagi para Sarjana Hukum, sesuai profesi hukum tertentu yang sifatnya intensif.

Tanggung jawab untuk pendidikan lanjutan ini tidak dapat dibebankan pada Fakultas Hukum saja, namun juga harus dipikul bersama-sama dengan kaum profesional itu sendiri. Mengapa demikian? Pertama, karena Fakultas Hukum sendiri belum mampu mengadakan pendidikan yang memadai untuk hal ini. Dari segi waktu dan kurikulum yang ada, tidak mungkin memadatkan pendidikan profesi dengan pendidikan akademis yang diberikannya dalam waktu kira-kira 4 (empat) tahun. Dari segi sumber daya manusia, sangat mungkin kekurangan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan praktis profesi hukum. Dosen yang ada rata-rata adalah para akademisi, bukan praktisi.

Alasan kedua mengapa profesional hukum juga dilibatkan, berkaitan dengan pengawasan dan penjagaan terhadap tanggung jawab dari performa profesi hukum oleh kaum profesional hukumnya sendiri. Karena, hanya kaum profesional hukum yang memiliki kapasitas untuk menilai kualitas dari performa profesional hukum serta melakukan pendidikan lanjutan tersebut. Hal lainnya adalah masalah keahlian. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang akan menghasilkan tenaga profesional dalam bidang hukum, maka keahlian tentang pemecahan masalah hukum mutlak diajarkan. Keahlian atau “expertise” ini harus dibedakan pula antara pengertian keahlian sebagai “intelectual capacity”, sebagai “knowledge” dan sebagai “skills”.

Spesialisasi yang ditempatkan pada jenjang S-1 pendidikan hukum tersebut menurut Pak Boy salah kaprah. Karena pada dasarnya, pendidikan S-1 hukum ditempatkan sebagai basis (core) dari pendidikan hukum. Pada level ini, para Sarjana Hukum memiliki kemampuan (ilmu hukum) yang sama, sebagai bekal untuk terjun ke berbagai bidang profesi hukum. Meskipun setelah jenjang S-1 tersebut ada semacam pendidikan lanjutan atau kedinasan untuk mempersiapkan penguasaan terhadap kemampuan teknis profesinya, yang menjadi tanggung jawab lembaga yang berkaitan dengan profesi hukum tersebut.

Semua mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan misalnya, mau tak mau harus memperdalam bidang hukum ekonomi. Karena program yang ditawarkan dan dukungan fasilitas serta tenaga pengajarnya difokuskan pada hukum ekonomi. Namun, untung saja, mahasiswa yang kuliah di sana telah sadar bahwa kampus itu berkonsentrasi pada bidang tersebut.

Wajah hukum memang multidimensi. Pada akhirnya nanti akan diarahkan dalam spesialisasi pada jenjang pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, pendidikan hukum pada jenjang S-1 ditempatkan sebagai core atau dasar pendidikan untuk kemudian dispesialisasikan pada jenjang S-2. Dengan catatan, pada jenjang lanjutan ini terbuka juga untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 non-hukum. Hanya, mungkin ada penyesuaian dari mata kuliah yang diperoleh sebelumnya.

Terlepas dari pembidangan hukum yang ada, lebih lanjut Prof. Mardjono menyatakan seharusnya tidak ada penjurusan dalam Fakultas Hukum pada jenjang S-1. Semua mahasiswa mendapatkan dasar-dasar ilmu hukum yang sama-sama diperlukan. Hanya saja pada tahap akhir, sekitar 10-15% ada penekanan dari salah satu bidang tertentu. Hal ini bisa dilakukan pada pembuatan skripsi, misalnya. Salah kaprah yang terjadi selama ini adalah mengenai adanya penjurusan dalam S-1 hukum, yang seolah-olah suatu Fakultas Hukum dinilai “hebat” bila memiliki jurusan yang banyak.

Padahal, Fakultas Hukum berbeda dengan Fakultas Sastra atau Fakultas Teknik yang memang variasi antar bidang studi di dalamnya berbeda. Misalnya Sastra Arab sangat berbeda dengan Sastra Inggris atau Teknik Mesin dengan Teknik Sipil, Teknik Geodesi, dan sebagainya.

KurikulumKurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum sebenarnya sudah mengalami pembaruan. Yakni dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17/D/0/1993 tanggal 24 Februari 1993. Belakangan SK tersebut diperbarui dengan SK Mendikbud No 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional bagi Program Sarjana Ilmu Hukum pada 9 Desember 1994. Sebelum berlakunya kedua SK tersebut, kurikulum program Sarjana Hukum mengacu pada “kurikulum inti” yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud No 30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983.

Kurikulum inti tersebut lebih berorientasi dan menitikberatkan pada kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Dengan menyitir pendapat Peter Noll yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu pengetahuan murni tentang peradilan (Die Rechtswissenschaft ist bis heute eine reine Rechtsprechungswissenschaft geblieden).

Almarhum Prof. A. Hamid S. Attamimi yang semasa hayatnya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa dari 12 mata kuliah keahlian hukum dalam kurikulum inti tersebut, seluruhnya menunjang fungsi peradilan dan tiga diantaranya menunjang fungsi pemerintahan. Dari 16 mata kuliah pendalaman, 15 diantaranya menunjang fungsi peradilan dan empat dari padanya menunjang fungsi pemerintahan. Apabila kita perhatikan SK Mendikbud yang terakhir, kesan bahwa kurikulum tersebut lebih menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan memang tidak dapat dielakkan.

Dari 14 mata kuliah keahlian hukum (MKKH) yang diatur SK tersebut misalnya, lebih dari 50 persennya (sekitar 26 SKS dari 47 SKS) secara langsung menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Sedangkan lebih dari 30 persen lainnya (sekitar 18 SKS) secara langsung atau tidak langsung sebenarnya juga menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Terlepas dari pembidangan hukum yang beragam tadi, dapat ditarik satu benang merah, yaitu kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Hukum?

Kemampuan dasar yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berpikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur? Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.

Metode Pengajaran
Salah satu hal yang penting dalam suatu pendidikan adalah metode pengajaran. Karena bagaimana pun baiknya kurikulum dan fasilitas yang dimiliki sebuah Fakultas Hukum, kalau cara menyampaikan materi pada mahasiswanya buruk, bisa jadi mahasiswa akan sulit memahaminya. Metode mengajar yang baik akan mampu merangsang peserta didik untuk mencerna materi dengan baik. Yang tentu saja peserta didik akan lebih cepat paham bahkan akan berusaha memacu nalarnya untuk mengembangkan materi yang telah diterimanya.

Tokoh-tokoh aliran “sekolah aktif” telah mengembangkan pola-pola metode yang sesuai dengan tuntutan di atas. Ada pola proses, ada pola proyek, ada pola pemecahan masalah, pola konsientisasi, pola dialogis-eksperimental dan lain-lain. Pola-pola ini harus menggantikan pola “sekolah dengar” yang sekarang berlaku umum di Indonesia. Sehubungan dengan metode, Dr. J. Riberu, seorang pengamat pendidikan berpendapat perlunya meninjau kembali sistem evaluasi.

Selama lebih dari dua dasawarsa, Indonesia menggunakan tes objektif. Tes objektif memiliki keunggulan yang tidak dapat diingkari. Akan tetapi bila disusun kurang baik, yang dilacak hanya daya serap potensi yang bukan potensi utama manusia. Satu kelemahan tes objektif yang tidak disengaja harus diimbangi. Kelemahan itu ialah tes objektif membiasakan peserta didik bereaksi terhadap rangsangan dengan cara yang sudah terarah. Peserta didik disuruh melingkari jawaban yang benar, mencoret yang salah, memadankan hal-hal yang disusun dan dirumuskan orang lain. Cara ini membuat peserta didik lebih reaktif dan pasif daripada proaktif dan kreatif.

Peserta didik dibiasakan berpikir menurut arah penyusun tes. Berpikir sendiri, mencari alternatif sendiri, berpikir divergen dan inovatif kurang dibina. Oleh karena itu di samping tes objektif harus dikembangkan cara evaluasi yang memberi peluang kepada otoekspresi yaitu ungkapan diri secara mandiri. Otoekspresi merupakan kesempatan peserta didik menggunakan kemampuan-kemampuannya, khususnya nalar menurut “seleranya” sendiri. Esai dapat dijadikan alat pengukur yang merangsang otoekspresi. Ia membantu pemikiran orisinal-kreatif yang begitu diperlukan.

Hingga saat ini masih banyak perkuliahan di Fakultas Hukum menggunakan metode ceramah sebagai metode utamanya. Kewajiban membaca bahan pustaka dan diskusi masalah hukum di dalam kelas, masih dianggap sebagai sarana tambahan saja. Namun, kewajiban membaca tersebut masih terhambat oleh keterbatasan bahan pustaka dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kemampuan bahasa asing masih belum dikuasai semua mahasiswa Fakultas Hukum. Dan metode diskusi akan efektif jika jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 50 orang.

Selama ini pada setiap tahunnya Fakultas Hukum menerima mahasiswa tak kurang dari 200-300 mahasiswa, sedangkan ruangan dan dosen yang tersedia cukup minim. Bahkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada beberapa mata kuliah, dalam satu kelas bisa mencapai 80 orang. Maka dalam perkuliahan banyak terdapat kelas-kelas besar yang hanya mampu menggunakan metode ceramah dalam setiap perkuliahannya. Dengan minimnya diskusi yang efektif, mana mungkin Fakultas Hukum bisa menghasilkan Sarjana Hukum yang siap kerja dan peka terhadap lingkungannya serta mempunyai wawasan dan analisa yang baik?

Standar Kompetensi Profesi Hukum
Saat ini, saringan untuk memasuki profesi hukum dinilai buruk oleh beberapa pihak, sehingga tidak mampu menghasilkan para profesional hukum yang berkualitas. Bahkan disinyalir masih terkontaminasi dengan praktek-praktek KKN yang membuat saringan tersebut tidak saja rapuh, namun juga penuh lubang besar. Untuk profesi hakim dan jaksa, proses tersebut relatif sama. Secara umum, proses hingga menjadi hakim atau jaksa adalah dimulai melalui proses rekruitmen menjadi calon hakim atau calon jaksa yang dilanjutkan dengan program pendidikan dan latihan pra-jabatan untuk kemudian ditempatkan di pengadilan atau kejaksaan di Indonesia sebelum secara resmi diangkat menjadi hakim atau jaksa.

Proses rekruitmen tersebut meliputi melalui proses seleksi secara administratif yang dilanjutkan dengan ujian tertulis. Pada proses inilah yang membuka peluang masuknya calon-calon hakim atau jaksa lewat “jalur khusus” atau “jalur luar biasa”. Ujian standar profesi tersebut dijadikan parameter penilaian kualitas minimal yang harus dimiliki oleh seorang praktisi hukum. Meskipun untuk profesi hukum tertentu nantinya ada pendidikan lanjutan yang sifatnya teknis sesuai profesinya. Pendidikan jenis itu masuk kategori pendidikan kedinasan, misalnya untuk profesi jaksa, hakim, dan pendidikan lanjutan dari organisasi advokat. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, pakar hukum yang juga akademisi dan sempat terjun menggodok kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Adanya ujian standar profesi yang baik dan bebas KKN merupakan suatu pemicu yang diharapkan menimbulkan efek domino bagi peningkatan kualitas sarjana hukum. Dengan adanya seleksi yang ketat, secara tidak langsung tercipta standar yang harus dipenuhi oleh para lulusan fakultas hukum. Akibatnya mendorong pihak fakultas untuk meningkatkan kualitas pengajarnya untuk memenuhi standar tersebut, agar lulusannya dapat lolos dari seleksi tersebut. Jumlah lulusannya yang lolos seleksi berbanding lurus dengan prestise dari fakultas hukum tersebut.

Hal yang serupa dengan seleksi tersebut adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Banyaknya lulusan suatu SMU yang lolos SPMB membuat SMU tersebut menjadi pilihan utama lulusan SLTP. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat menghasilkan praktisi hukum yang berkualitas. Karena, lulusan mana pun juga akan menghadapi proses seleksi yang sama. Tentu saja proses seleksi itu juga harus bebas dari KKN.

Namun demikian, hal tersebut jangan dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk mengukur kualitas pendidikan yang dilakukan suatu fakultas hukum atau Sekolah Tinggi Hukum. Kondisi tersebut harus diimbangi juga dengan perbaikan terhadap kualitas pengajaran di fakultas hukum dalam menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan memenuhi tuntutan pasar. Selain dibutuhkan praktisi hukum yang berkualitas, terdapat juga gejala meningkatnya kebutuhan adanya sarjana hukum yang terspesialisasi. Misalnya yang menguasai hukum pajak, hukum bisnis, dan lain-lain.

Fenomena ini terlihat dengan meningkatnya jumlah permintaan pembukaan Sekolah Tinggi Hukum untuk jenjang strata satu (S-1) kepada Dikti yang khusus, seperti untuk hukum pajak, hukum bisnis, dan sebagainya. Kemampuan Dasar Sarjana HukumTerlepas dari pembidangan hukum yang beragam tadi, dapat ditarik satu benang merah, yaitu kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Hukum?

Kemampuan dasar yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berfikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur? Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.

Kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah harus dapat menerjemahkan konsep sehari-hari atau konsep hukum ke dalam produk hukum. Lalu mereka yang menjalani profesi hukum harus memiliki standar pemberian jasa yang sama. Kemampuan tersebut seharusnya mempunyai standar yang sama secara nasional. Dan dalam satu sistem yang sama pula. Sehingga profesi hukum tersebut hanya dapat diikuti oleh orang-orang pilihan yang telah teruji wawasan, keterampilan dan integritas dirinya. Karena, bagaimana bisa menegakkan hukum yang mengatur semua sendi kehidupan manusia, jika aparat penegak hukumnya tidak mempunyai wawasan, kemampuan dan integritas diri yang baik.

Pilihan Alternatif
Terlepas dari carut-marutnya sistem pendidikan di Indonesia, perlu adanya pembenahan sistem pendidikan tinggi hukum. Dan pembenahan itu bukan hanya menjadi tanggungjawab dari Fakultas Hukum saja, tapi menjadi tangung jawab seluruh komunitas hukum, seperti: hakim, jaksa, advokat serta pihak-pihak yang terkait dengan dunia hukum.

Kalau kita berkiblat pada sistem AS agak rumit. Karena pendidikan hukum di sana jenjangnya setara S-2. Akan banyak pihak yang dirugikan dari kondisi saat ini. Dan kalau berkiblat pada sistem umum yang bersifat akademis belaka, fakultas hukum akan menjadi menara gading yang luhur namun tak mampu berbuat apa-apa di tataran praktis. Sedangkan tuntutan masyarakat menghendaki seorang sarjana hukum yang siap pakai. Padahal, sistem pendidikan S-1 yang ada di Indonesia itu bertujuan untuk mencetak akademisi bukan praktisi.

Setidaknya yang harus dilakukan fakultas hukum saat ini adalah menyelenggarakan pendidikan hukum akademis dan profesi sekaligus. Ini sebenarnya bukan hal baru mengingat beberapa fakultas hukum pada saat ini telah menyelenggarakan pendidikan hukum profesi, walaupun terbatas pada bidang kenotariatan.

Namun konsekuensi dari pilihan ini adalah waktu temnpuh studi yang akan lebih lama. Setidaknya akan mirip dengan fakultas kedokteran. Di mana lulusannya yang telah menyelesaikan program S-1 berhak menyandang gelar sarjana, namun belum boleh untuk berpraktek. Untuk itu ia akan menepuh lagi pendidikan lanjutan yang membekalinya dengan keterampilan-keterampilan praktis.

Kemudian, di mana peran masyarakat hukum lainnya dalam pendidikan tinggi hukum tersebut? Yang paling sederhana peran praktisi hukum tersebut adalah ikut serta mengajar pada program lanjutan tersebut. Selain itu para praktisi melakukan seleksi untuk menyaring para lulusan fakultas hukum untuk menjadi praktisi dalam satu sistem secara nasional. Tentunya harus terbebas dari KKN agar mampu menghasilkan para praktisi hukum yang bukan hanya terampil dan berwawasan luas, tapi juga berintegritas.

Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas atmajaya, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan, dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta bersama Herni Siti Nurbayani, Ronald Rofiandri, dan Renny Rawasita.

Jurnal Hukum JENTERA, edisi Pendidikan Hukum. Oktober 2003
http://www.pshk.org/jentera.asp

2 thoughts on “Pendidikan Hukum di Indonesia, Perlu Jalan Alternatif

  1. semoga bermanfaat

    Penerbit buku Islam di Jakarta membutuhkan:

    1. Penata Letak (Tenaga Setting/Lay-out) (kode: STG)

    – Pria, max. 30 thn.

    – Pendidikan min. SMA.

    – Menguasai MS Word dan Adobe PageMaker (penguasaan software setting/lay
    out lainnya dan software manipulasi gambar semacam Adobe PhotoShop
    merupakan nilai lebih).

    – Diutamakan yang berpengalaman.

    2. Editor (kode: EDT)

    – Pria, max. 30 thn.

    – Pendidikan min. S1.

    – Menguasai bahasa Indonesia dengan baik.

    – Menguasai min. 1 bahasa asing: Arab atau Parsi.

    – Menguasai MS Word.

    3. Staf Promosi (kode: PRM)

    – Pria/Wanita, max. 30 thn.

    – Pendidikan min. D3.

    – Untuk pria diutamakan yang memiliki SIM C.

    – Diutamakan yang berpengalaman.

    – Gigih dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

    Lamaran dikirimkan ke:

    PO BOX 74110

    JATBA 13520

    Cantumkan kode di sudut kiri amplop.

    Paling lambat tanggal 31 Januari 2005.

    lam kenal indra gunawan mhsw IAIN bdg 081573515839

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s